BADAN Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2025 di Aula Bappeda, Kamis (29/2/24).

“Terkait Kota Banjarbaru, silakan forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menyampaikan apa saja yang harus dirancang dan disusun dalam program,” ucap Sekda Banjarbaru Said Abdullah dalam sambutannya, yang sekaligus membuka acara..

Dihadiri sejumlah SKPD Kota Banjarbaru, DPRD Banjarbaru, asosiasi masyarakat, akademisi dan perwakilan mahasiswa, Said dalam kesempatan itu berharap RKPD dapat mengurangi persoalan yang ada di ibukota Kalimantan Selatan.

“Seperti persoalan lalu lintas dan kemacetan jalan yang berkaitan dengan meningkatnya penduduk Banjarbaru. Juga soal pendidikan yang harus diperhatikan oleh Pemko Banjarbaru. Serta polemik lain yang mungkin perlu ada rumusan masalah, hingga bisa terselesaikan,” ungkap Said.

Sementara Kepala Bappeda Kota Banjarbaru M Kanafi menyampaikan, bahwa hal terpenting dalam menyusun RKPD yang akan masuk ke RPJMD adalah permasalahan sekitar kota.

“Perlu rumusan yang dapat mendorong penyelesaian masalah yang dihadapi Banjarbaru. Supaya nanti program yang disusun juga tepat dalam menyongsong pembangunan kota ke depannya,” ungkap Kanafi.

Sebagai ibukota dalam pembangunan, menurut Kanafi, Banjarbaru tentu memerlukan dana yang cukup besar untuk menyusun rancangan kota. Namun, dia mengaku dana yang dimiliki Pemko Banjarbaru tidak banyak.

“Jadi, harus bisa mensiasati anggaran yang dimiliki. Sebab, anggaran Pemko Banjarbaru yang tidak terlalu banyak ini harus dimaksimalkan dengan program-program,” terang dia.

Dalam perspektif pembangunan, Kanafi menyebut Kota Banjarbaru perlu memiliki anggaran pendanaan dalam struktur pembiayaan yang baik. Di tahun mendatang, dia merasa jajaran Pemko Banjarbaru dapat memaksimalkan program yang benar-benar dapat mengatasi persoalan.

Ia menilai, dampak perkembangan Kota Banjarbaru saat ini yang mulai dirasakan adalah kepadatan penduduk dan laju mobilitas kehidupan masyarakat.

“Dan hal itu sangat terkait dengan soal sumber kehidupan masyarakat Banjarbaru ke depan serta permasalahan lainnya. Terkait persampahan, air minum dan sebagainya itu. Karenanya harus kita bahas dalam menyusun RKPD ini,” tutupnya.@