BADAN Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru melaksanakan agenda ekspose akhir dan uji publik terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Banjarbaru tahun 2023-2045.
Dalam konsultasi publik ini, pemaparan disampaikan oleh Koordinator Pusat Studi Kependudukan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Norma Yuni Kartika. Dalam rapat itu, dia menyampaikan bahwa roadmap Banjarbaru itu harus ditinjau dari kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan jangka panjang ke depannya.
“Ada dokumen regulasi dan dokumen data yang berkaitan dengan isu strategi daerah, nasional hingga global. Di sini, ada 7 bab dalam panduannya itu,” ucap Norma Yuni kepada Asyikasyik, pada Kamis (12/10/2023) siang.
Norma menjelaskan, setelah rampung dokumen GDPK Banjarbaru ini beserta dukungan dan masukan SKPD, maka akan dibuat Rencana Anggaran Baru (RAB). Secara sistematiknya itu, dia menguraikan sejumlah isi di dalam dokumen tersebut yang berkaitan dengan situasi kependudukan Banjarbaru yang signifikan meningkat.
Kemudian, Norma menyebut kondisi ideal dan jumlah penduduk dalam mengambil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Disdukcapil Kota Banjarbaru, pada kurun 2035 dan 2045.
“Kami memakai spektrum dari data keduanya lembaga itu. Lalu, selanjutnya berhubungan dengan visi dan misi, serta isu strategis pembangunan Banjarbaru yang ideal,” ungkap dia.
Norma menuturkan, hitungan rasio ketergantungan berkisar di angka 40. Artinya, menurutnya kita masih di tahapan Bonus Demografi. Dia menanyakan, seberapa lama sih nanti berakhir isu bonus demografi di Banjarbaru?
“Kasus perkawinan dini di Cempaka cukup tinggi ya. Bahkan, ada janda 3 kali yang kami temui di lapangan,” ujarnya.
Rata-rata, Norma mengungkap bahwa kasus pernikahan anak di atas batas UU Perkawinan sekarang. Harusnya diusia 19 tahun, tetapi masih tinggi melakukan di bawah usia tersebut. Lantas, baginya penting jadi sorotan pemerintah Banjarbaru.
Kepala Bappeda Kota Banjarbaru, M Kanafi ingin menciptakan kondisi Banjarbaru sebagai kota pendidikan. Tentunya, dia beralasan karena perlu tenaga ahli yang kompeten untuk mengisi ruang kerja di pemerintahan ke depannya.
“Ini akan menjadi pusat di Kalsel. Pastinya, anak-anak Banjarbaru harus memiliki latar pendidikan yang baik pula. Tak hanya itu, guru-guru juga bakal kita tingkatkan dalam beasiswa yang diberikan,” kata Kanafi.
Lalu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyampaikan bahwa konsep GDPK ini untuk mengatasi masalah kependudukan yang kompleks. Bahkan, menurutnya juga memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan.
“Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel ke dalam proses pembangunan,” terang dia.
Diakhir, Wartono melihat dokumen dalam gagasan yang tertuang pada GDPK untuk menciptakan keharmonisasian. Kata dia, antara situasi dan dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya.
Terihat dalam rapat konsultasi publik dihadiri oleh sejumlah akademisi, lembaga, hingga jajaran pemerintah terkait. Mulai dari mahasiswa, guru, BKKBN, BPS dan sebagainya, turut berkontribusi memberikan gagasannya.@