MUSIM Pilpres dan Pilkada memang masih lama lagi, 2024. Namun pembicaraan dan obrolan, atau bisik-bisik, tentang itu mulai kerap kita dengar di warung-warung kopi, atau kita sendiri juga sudah mulai mendiskusikannya dengan teman-teman.
Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin rupanya menangkap hal itu, dan coba mendiskusikannya pada Sabtu (19/11/2022) di Rumah Alam, Sungai Andai Banjarmasin.. Tema yang diangkat adalah: “Refleksi Evaluasi Kepemimpinan Politik di Kalimantan Selatan dan Meneropong Peluang Perubahan 2024”.
Selain soal oligarki yang sudah teramat sering dibicarakan, juga ada istilah patron dan pelayan, serta sekaratnya demokrasi, yang menarik dari diskusi ini yakni adanya usulan perlunya digelar suatu konvensi untuk menentukan calon gubernur Kalimantan Selatan ke depan.
Namun sebelumnya, Noorhalis Majid, aktivis LK3, selaku moderator mengingatkan, bahwa diskusi Ini tidak merujuk pada seseorang, atau mencoba mengevaluasi Paman Birin (gubernur Kalsel). “Kita mencoba membaca, bahwa saat ini sepertinya tidak ada faktor penyimbang dalam pencalonan kepala daerah. Seolah harus selalu melalui restu satu kubu. Sementara partai juga seakan tidak punya calon alternatif lain,” ujar Noorhalis Majid.
Diskusi menghadirkan narasumber pemantik Dr H Mohammad Effendy (dosen Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat), Hairansyah (Komnas HAM), dan Siti Mauliana Hairini (dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Peserta yang hadir dari kalangan umum.
Mauliana yang lebih dulu bicara menyampaikan, bahwa saat ini telah terjadi sistem politik patron-klien. “Secara politik informal, fenomena patron-klien atau pelayan ini telah terjadi sejak zaman kerajaan. Di mana seseorang yang memerlukan suatu kedudukan akan mendatangi sang patron untuk mendapat restu atau sokongan. Di sinilah kemudian terjadi pertukaran kepentingan,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi sebutan pemilih rasional. Menurutnya sebutan itu justru dapat disalahmaknai.
“Seseorang bisa saja memilih calon yang memang menguntungkan bagi dirinya pribadi. Dia diberi, maka ia pilih. Ini bisa dianggap rasional,” cetusnya.
Dalam hal kebijakan yang dijalankan kepala daerah, Mauliana menekankan agar itu bersifat menyeluruh. “Bukan hanya personal atau segelintir golongan saja. Melainkan harus bersifat umum atau publik,” katanya.
Sementara Mohammad Effendy menyebutkan ada tiga tipe pemimpin daerah saat ini. Pertama, daerah yang secara penuh dikendalikan oleh oligarki. Kedua, setengah dibiayai oleh oligarki. Dan ketiga, kepala daerah yang mandiri. “Nah, yang mandiri ini, biasanya daerah miskin sumber daya alam,” ujarnya.
Apakah kondisi itu bisa berubah? Menurut Effendy hal itu sangat tergantung pada Pilpres yang lebih dulu digelar yakni pada Februari 2024. “Siapa presiden terpilih tentu akan sangat mempengaruhi pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada November 2024,” ucapnya.
Sedangkan Hairansyah lebih mengkritisi tentang sistem demokrasi.”Demokrasi kita sedang berada di titik nadir. Perangkat-perangkatnya masih ada, tapi tidak berfungsi maksimal sebagaimana mestinya,” cetusnya.
Soal keterlibatan oligarki, menurut Ancah—panggirlan akrabnya, sebenarnya sudah terjadi sejak Orde Baru. “Namun masa itu para oligarki tidak turut terjun langsung ke dalam politik. Beda dengan sekarang, para oligarki itu melebur di dalam politik, mereka juga sebagai politisi,” ujarnya.
Dari semua pemaparan itu, Berry Nadian Forqan, mantan Direktur Walhi Nasional berkesimpulan, bahwa harus ada suatu gerakan perubahan yang dilakukan untuk kepemimpinan di Kalsel ke depan.
“Kalau perlu dilakukan konvensi besar untuk menentukan calon gubernur Kalsel untuk diusung pada 2024 nanti,” ujarnya. Sebab menurutnya, apabila dalam menentukan kepala daerah hanya menuruti apa yang telah berjalan selama ini, maka hasilnya akan tetap sama seperti yang telah ada.
Berry menilai, belum ada perubahan dalam kebijakan publik yang dirasakan saat ini. baik di bidang kesehatan, pendidikan, sumber daya alam, maupun ekonomi. “Jadi, perlu dilakukan hal yang berbeda dalam menentukan calon gubernur Kalsel pada 2024 nanti,” tegasnya.
Pendapat dan usul Berry ini diamini beberapa peserta lainnya. Nah, siapkah Kalsel untuk berubah?@