KEMUNCULAN Sainul Hermawan di 2 Agustus tadi, nampaknya telah membuka kotak pandora: menguarnya narasi polarisasi seniman pada wacana publik—sejak itu….Novyandi Saputra memilih bungkam.
Diamnya Novy memunculkan pertanyaan: apakah ia tengah menahan diri, atau masih menunggu momen ngopi bareng?
Sebab, jika kita telusuri keseluruhan esai Novy di asyikasyik.com, dia tidak perlu bersemedi. Tudingan Sainul justru terburu-buru: menyorot satu paragraf, lalu menyimpulkan wacana Novy semata bermuara pada politik praktis.
Secara semantik, Sainul tidak keliru menyorot pertentangan antara “politik pemanggungan bukan politik praktis” dengan diksi seperti “legitimasi” serta “ruang strategis”.
Namun, bila kita cermati alur pemikiran Novy secara utuh, tanpa terperangkap pada satu segmen saja, gagasan kerja dua arah dewan keseniannya justru tampak terang.
“….dewan kesenian harus berani menjadi mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan budaya, tanpa harus kehilangan posisi independennya.” Novy: Dewan Kesenian Adalah Ruang Tamu, Bukan Kursi Megah Raja.
Inilah maksudnya kompromi bukan pengkhianatan: menjunjung nilai seni namun tetap fleksibel dalam mengakomodir narasi kebijakan anggaran pemerintah.
Pelik? Tergantung dari sudut mana memandang.
Soalnya, kerja dua arah semacam itu bukan barang baru. Lihatlah sejarah mural Meksiko pasca revolusi: pemerintah menantang para seniman merawat kritik sosial. Negara mendapatkan legitimasi, seniman yang bekerja juga tak merasa dimanipulasi, karena tujuan sama: rekonstruksi cara berpikir rakyat.
Lebih dekat, ada si legenda Ubud Writers and Readers Festival (UWRF), tetap menyesuaikan narasi seni ke bahasa anggaran pemerintah sambil menjaga independensi program.
Di luar seni, contoh kerja dua arah yang cadas ada di penyaksi bangsa: Tempo dikenal piawai menjaga tembok api redaksinya, tapi di luar tetap dingin merangkul peluang bisnis.
Belasan tahun bekerja di dapur redaksi surat kabar harian, saya bisa katakan: kompromi selektif justru jauh lebih sulit daripada memilih ekstrem kiri atau kanan—oposisi atau kepatuhan total.
Maka, menyederhanakan wacana kerja dua arah kesenian sebagai politik praktis, saya pikir, terlalu gegabah. Ini bukan soal siapa mendapat legitimasi, tapi lebih kepada upaya: bagaimana rumah seni bisa jalan dan tetap berpihak pada gagasan publik di tengah kondisi tidak ideal.
Apakah Sainul tidak memahami ini?
Saya pikir ia paham. Justru karena paham, makanya ia cemas.
Catatan kritis Sainul adalah potret kegelisahan warga akademis Banjarbaru. Ia membaca hubungan ideal seni dan politik kekuasaan dengan kacamata pesimis. Tekanan politik pragmatis telah menggurita, dan jalan tengah nampaknya pelik jika ia tengok dari rak buku sudut rumahnya yang membingkai rapi jejak psikologis para pelaku sejarah kota.
Kegelisahannya itu tercermin jelas dari caranya memisahkan dengan ekstrem: “idealisme harga mati” versus “idealisme bukan harga mati” para seniman di kota Koko. Menarik jalan pintas atas permasalahan yang sebenarnya kompleks.
“Jika baginya idealisme bukan harga mati, bukan berarti seniman lain harus punya sikap yang sama. Seniman yang tetap ingin berada di jalur idealisme harga mati tentu tak akan lebih buruk.” Sainul: Panggung Politik Kesenian.
Latar sejarah politik kota dalam narasi Sainul adalah konteks psikologinya dalam melihat tawaran konsep kerja Novy. Sebaliknya, kondisi serupa juga dialami Novy: kehati-hatiannya berselancar di antara dua kepentingan membuat kabur batasan istilahnya. Kotak pandora akhirnya terbuka: ini soal kebuntuan gagasan politik kota, wacana dewan kesenian kebetulan berkelindan.
Hemat saya, masalah utama kesenian bukan soal anggaran dari siapa atau siapa memperoleh legitimasi, melainkan bagaimana cara kita berpikir tentang seni itu sendiri.
Di era kegelapan nalar hari ini—yang gejalanya tampak sejak publik lebih bersimpati pada penampilan kosong pria kurus di gorong-gorong ketimbang gagasan akademis masa depan—seni bisa jadi strategi jitu untuk melawan perbudakan intelektual.
Ambil contoh di Kalsel: Rokhyat dengan lukisan tikus garudanya. Atau Misbach Tamrin, yang terus menekankan: melukis adalah tanggung jawab moral. Dalam sastra, ada Sandi Firly lewat Rumah Debu dan Lampau.
Tapi lukisan Rokhyat, kan, diturunkan? Di sinilah seharusnya dewan kesenian hadir sebagai penengah antara kritik seni dan kecemasan politis.
Kenapa fungsi itu tak berjalan—setidaknya dilihat publik sedang diupayakan? Saya tak bisa menerima alasan bahwa dewan kesenian terikat secara struktural dengan pemerintah.
Benar bahwa ada hirarki birokrasi, tapi jangan lantas menyamakan dengan hirarki politik. Jaraknya jauh, kamerad.
Saya pikir poin pentingnya adalah, sebagian besar dewan kesenian masih terperangkap rutinitas mengisi kalender seremonial. Pentas sendiri, nonton sendiri, tepuk tangan sendiri. Minim visi menjawab tantangan sosial hari ini. Gagap: menerjemahkan event seni jadi tepuk tangan elektoral.
Hanya perlu kita garis bawahi. Menjawab tantangan politik sekarang, rumah seni mungkin hanya remah dari sebab-akibat. Yang paling berdosa, menurut saya, justru kampus.
Kritik saya pada Sainul terletak di sini: ia seakan menarik paksa kegagalan gagasan politik ke dalam diskusi dewan kesenian—mengandalkan analisa mandiri pembaca untuk mengaitkan latar anomali politik dan inkonsistensi istilah Novy. Padahal, dalam kasus politik muram, kegagalan paling parah datang dari kampus.
Kapan kampus bersuara ketika dibutuhkan? Berapa banyak kebijakan publik ngawur justru berlandaskan penelitian dari perguruan tinggi? Agen perubahannya di mana?
Kegagalan forum cendekia ini pula, kritik saya sekaligus pada Novy. Mengapa baru sekarang Anda tiupkan bara “Dewan Bukan Kursi Raja”? Yakin momentumnya tepat? Tanpa batasan konseptual yang tegas antara nilai seni dan legitimasi politik, publik yang lelah karena kontestasi ekstrem, jelas akan membaca kemungkinan Anda hanya berselancar dalam arus kooptasi. Kerja dua arah oke, tapi risiko terbesar mesti Anda ambil: berani menggunakan hak veto—dan Anda bisa mulai dengan memaku simbolnya lewat baliho raksasa di lapangan Murjani.
Singkatnya, mandeknya gagasan lembaga perguruan tinggi yang berujung pada kegelapan politik tidak dapat kita terangi hanya dengan seni. Benar, seni bisa menjelma api perubahan. Tapi seni baru bisa menyala sebagai suluh bersama kalau nalar publik sudah disulut kesadaran kritis sejak awal—ini peran akademia.
Maka, revolusi dewan kesenian yang berkali-kali saya singgung adalah: seni mau dibawa ke mana? Sekadar hiburan atau tanggung jawab moral? Kebutuhan kita saat ini: seni untuk seni atau seni untuk rakyat? Tentukan, lalu wujudkan.
Dalam kerangka di atas, tawaran kerja dua arah dari Novy layak dipertimbangkan. Solusinya adalah pembaruan radikal dalam struktur berpikir dewan kesenian. Menariknya, syarat wajib keberhasilannya, lugas diberikan Sainul: pemimpin rumah seni harus kompeten, berani dan merdeka.
Jika rumah seni ingin menjaga nilai, maka integritas pemimpinnya tidak dapat ditawar. “Kalau saya ditanya pertanyaan tentang sustainability….karena timnya keras kepala….penting bagi kita konsistensi,” kata Ni Made Dwi Ermayanti: salah satu tokoh penting di balik layar UWRF dalam sebuah wawancara di November 2024.
Sebagai penutup: meski saya anggap Sainul telah membuka kotak pandora kegelisahan—akibat turunnya mutu wacana publik yang berdampak pada seni dan lainnya—pada akhirnya, bebannya ada di pundak kita bersama.