KOMISI Pemberatasan Korupsi (KPK) memberikan anugerah penghargaan Peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik periode tahun 2022-2023 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3/2024).
Era Walikota HM Aditya Mufti Ariffin itu sukses menduduki peringkat 3 nasional kategori Pemerintah Kota se-Indonesia. Hal itu, pihaknya melalui proses seleksi dan pemilihan yang cukup panjang.
Dalam hal ini, KPK selaku lembaga negari anti korupsi telah mempertimbangkan peningkatan kinerja yang baik dan juga berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi di daerah Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan itu, Walikota Banjarbaru mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan salah satu bukti kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Alhamdulillah, saya tadi mendapat kabar bahwa Banjarbaru mendapat penghargaan, serta menduduki peringkat 3 nasional terbaik dalam hal peningkatan kinerja MCP KPK untuk kategori Pemerintah Kota. Ini merupakan kerja nyata seluruh OPD, instansi dan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru,” ungkap Aditya, bersyukur.
Tak sampai disitu, Walikota Aditya juga berharap penghargaan ini jadi motivasi bersama untuk komitmen meningkatkan pelaporan dan giat pemberantasan korupsi. Salah satunya, menurutnya dengan terus melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi di Kota Banjarbaru.
“Penghargaan peningkatan MCP dari KPK ini membuktikan bahwa Pemko Banjarbaru konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkrit pencegahan korupsi. Kita berharap pengendalian korupsi dapat semakin berkualitas dan dilakukan dalam waktu cepat di Kota Banjarbaru,” pungkas dia.
Sebagaimana MCP atau Monitoring Centre for Prevention, merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pada hari ini pula, KPK secara resmi meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Adapun perubahan area indikator pencegahan korupsi pada tahun 2024 berupa pemisahan area perencanaan dan penganggaran, serta perluasan area perizinan dengan memasukan sektor layanan publik.
Selain Pemko Banjarbaru, kategori Pemerintah Kota yang juga mendapat penghargaan peningkatan MCP KPK ini di antaranya yaitu Pemko Binjai, Pemko Pangkal Pinang, Pemko Samarinda serta Pemko Sorong.@ (MC-Bjb)