Asyikasyik-LIPUTAN KHUSUS, Banjarbaru adalah sebuah tempat migrasi orang-orang, persimpangan kultur yang egaliter. Telah diriwayatkan dari mulut ke mulut mengenai kisah belukar, padang karamunting, dataran tinggi, bukit-bukit kecil, Kewedanan Ulin, dan tentu saja Gunung Apam.

Pada perkembangannya kisah Gunung Apam menjadi narasi yang mengerutkan kening. Betapa tidak? Disebutkan di buku Banjarbaru tulisan Ersis Warmansyah Abbas, perkampungan sekitar Gunung Apam yang berlokasi kira-kira di Kantor BRI Banjarbaru sekarang, dulunya secara administratif wilayah Gunung Apam tersebut adalah anak kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura. Adakah penanda administratif yang membenarkan bagian anak kampung antara Gunung Apam dan Kampung Jawa Martapura memilki pertalian kala itu?

Sejarah berdirinya Kota Banjarbaru melalui lintasan waktu cukup panjang, menemui berbagai kendala dan permasalahan yang harus dihadapi.

Sekitar tahun 1950an Banjarbaru hanyalah sebuah kampung yang masih sepi. Di beberapa wilayah seperti Cempaka, desa Pumpung sudah cukup berkembang dan dihuni masyarakat sejak beabad-abad karena lokasi ini adalah lokasi pendulangan intan. Sementara lokasi pendulangan lainnya adalah di sepanjang sungai Besar yakni terbentang dua radius kilometer, mulai Kampung Karamunting di hulu sampai ke Kampung Guntung Lua di hilir.

Terkait dengan aktivitas pendulangan intan di sepanjang tepi kiri dan kanannya inilah maka, air Sungai Kemuning selalu keruh sepanjang hari. Dahulu Sungai Kemuning ini bernama Sungai Besar, seiring waktu di tahun 1970-an namanya berubah menjadi Sungai Kemuning. Air Sungai Kemuning hingga sekarang selalu keruh, padahal sudah puluhan tahun kegiatan pendulangan intan tidak lagi dilakukan orang di sini. Konon, sesekali air Sungai Kemuning bisa jernih, yakni di hari Jumat.

Orang-orang dulu menyebut wilayah Banjarbaru sekarang dengan julukan gunung Apam. Karena ada satu keluarga penduduk kampung yang  datang ke daerah perbukitan di pinggir jalan raya (sekarang lokasi Kantor BRI Banjarbaru) untuk membuka kedai minum, warung kopi dengan makanan ringannya kue apam atau serabi. Wajan yang dipakaipun adalah wajan besar yang dibelah dua. Dahulu tidak ada teflon, oleh pemilik kedai wajan besarnya dipenggal dua untuk mempercepat memasak kue apam dan bermuatan banyak.

Tempat berjualan sangat strategis, banyak sopir truk pada sore dan malam hari mampir beristirahat melepas dahaga sambil mencicipi kue Apam. Akhirnya orang sering menyebut daerah tersebut dengan Gunung Apam.

Dalam perkembangannya, Gunung apam menjadi tempat pemukiman penduduk, baik yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan, maupun yang datang dari luar Kalimantan.

RIWAYAT BANJARBARU

Berawal dari keinginan Gubernur Kalimantan periode 1950-1953, Dr. Murdjani yang juga sebagai seorang dokter Kesehatan Masyarakat untuk mendapatkan tempat yang sesuai untuk ibukota Kalimantan. Hal tersebut dikarenakan Banjir yang melanda Kota Banjarmasin dan menggenangi Kantor Gubernur di tahun 1951. Menurutnya kota Banjarmasin sebagai Ibukota Kalimantan kurang cocok dijadikan pusat Pemerintahan karena dikelilingi rawa dan bernyamuk. Mesti ada lokasi pengganti Banjarmasin.

Lalu dicarilah lokasi yang pas, dan Gunung Apam menjadi solusi. Maka dimulailah pembangunan Kota Banjarbaru pada tahun 1953. Pembangunan kantor instansi dan perumahan didasarkan semata-mata atas kebijaksanaan Gubernur Kalimantan tanpa anggaran khusus.

Di tahun itu sekitar Gunung Apam KM 35 dari Banjarmasin (Banjarbaru sekarang), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan mulai membangun komplek perumahan dan kantor-kantor pemerintahan. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk memindah ibukota Provinsi Kalimantan dari Banjarmasin ke kota yang baru, yaitu Banjarbaru. Perancang pembangunannya adalah Kepala Bagian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan, DAW Van Der Pijl. Disebut Banjarbaru, karena Banjar yang baru. Rupanya nama ini melekat sampai sekarang.

Gagasan Dr. Murdjani untuk memindah Ibukota Kalimantan dari Banjarmasin ke Banjarbaru terus berlanjut meski kedudukannya sebagai Gubernur digantikan oleh Raden Temanggung Aryo Milono.

Kegiatan pembangunan terus berlangsung, serta upaya pemindahan ibukota Propinsi melalui surat Nomor: Des-1930-41 Tanggal 9 Juli 1954 kepada Menteri Dalam Negeri, mengusulkan Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan.

Beberapa tahun kemudian, Kalimantan terpecah menjadi empat propinsi, DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan membuat resolusi tanggal 10 Desember 1958 Nomor: 26.a./DPRD/1958, mendesak kepada Pemerintah pusat supaya dalam waktu segera menetapkan kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Usul tersebut agaknya belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dengan alasan keterbatasan dana, keadaan Negara saat itu tidak stabil. Hampir setiap daerah ingin mengaklamasikan dirinya. Apalagi dengan adanya pemecahan Provinsi Kalimantan menjadi empat.

Walaupun demikian, status Banjarbaru yang hanya berwujud kampung ditingkatkan menjadi kecamatan dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 10Pem.570-3-3 Tanggal 29 Mei 1959. Kecamatan Banjarbaru meliputi tujuh kampung, yaitu: Banjarbaru, Loktabat, Sei.Besar/Sei.Ulin, Guntung Payung, Landasan Ulin, Cempaka, dan Bangkal.

Tahun 1964 DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Selatan menyusul lagi dengan resolusinya tanggal 27 Juli 1964 Nomor 18.a/DPRD-GR/KPT/1964, yang menuntut:

  1. Mendesak direalisasinya Banjarbaru sebagai Ibukota Kalimantan Selatan;
  2. Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk membentuk Panitia khusus yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan untuk meningkatkan Kecamatan Banjarbaru menjadi Daerah tingkat II/Kotapraja.

Selain itu, DPRD-GR Tingkat II Banjar membuat Resolusi yang sama pula dengan surat Nomor: 58/DPRD-GR/Res/1965. Menteri Dalam Negeri (DR. Soemarno) tanggal 20 Juni 1965 meninjau langsung keadaan Banjarbaru. Para prinsipnya Menteri Dalam Negeri menyetujui Kecamatan Banjarbarusebagai Ibukota Propinsi sekaligus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II. Langkah-langkah persiapan agar Banjarbaru menjadi Kotamadya Tingkat II terus berjalan.

Setahun kemudian, Gubernur mengeluarkan surat keputusan Nomor: 58/I/1-101-110 membentuk kantor persiapan Kotamadya Banjarbaru yang diresmikan pada Tanggal 26 Mei 1966. Sebagai Pejabat Kepala Kantor Persiapan diangkat Baharuddin, BA yang merangkap sebagai Camat Banjarbaru  kala itu.

Dalam situasi yang demikian, masyarakat Banjarbaru juga tidak mau ketinggalan menyampaikan aspirasinya dengan membentuk Panitia Penuntut Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, sesuai surat Nomor; 01/PPKP/II/1967.

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek, Gubernur Aberani Sulaiman sebagai Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 57-I-1-205-62 tanggal 12 Agustus 1968, Kantor Persiapan Kotamadya ditingkatkan menjadi Daerah Persiapan Kotamadya Administratif Banjarbaru.

Untuk lebih memudahkan kelancaran Pemerintahan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingak I Kalimantan Selatan Tanggal 8 Juli 1969 Nomor: 29/I-1-103-526, wilayah Kota Administratif Banjarbaru dibagi menjadi tiga daerah penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru, yaitu:

  1. Penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru Wilayah Banjarbaru terdiri atas kampung Banjarbaru, Sei.Besar/Sei.Ulin
  2. Penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru, Wilayah Cempaka terdiri atas Kampung Cempaka dan Bangkal.
  3. Penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru wilayah Landasan Ulin terdiri atas Kampung Landasan Ulin dan Guntung Payung.

UPAYA SENIMAN UNTUK PERCEPATAN KOTA

Masyarakat Banjarbaru di tahun 1973, khususnya kalangan seni (:sastra) merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Setelah dibentuk Dewan Kesenian Daerah Banjarbaru, yang diketuai M. Rais Salam, BA. Divisi sastra saat itu dipercayakan kepada Eza Thabry Husano, pada tahun 1974 yang bertepatan dengan tahun wafatnya Pendiri Banjarbaru DAW Van Der Peijl, Eza dan kawan-kawan membuat sebuah himpunan puisi yang terdiri dari 12 orang: Eza Thabry Husano, Hamami Adaby, Suriansjah Ramlie, S. Chair Carim, R.A Benawa, T. Noor S. Amendy, Hanna, Muhammad Rais Salam, Acmad Fadjeri AS, Ac. Sjahrani Hasjmi, M. Hasfiany Sahasby,  dan Roeck Syamsuri yang diberi judul Banjarbaru Kotaku. Gerakan yang mereka sebut pembuatan buku dalam frame rekaman puisi ini semacam gerakan masif untuk mendobrak pemerintah pusat agar segera meresmikan Banjarbaru sebagai sebuah Kota (baca:ibukota).

Dan dengan adanya dukungan potensi wilayah, maka akhirnya Pemerintah Pusat dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 72 ayat (4), mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 Tanggal 11 November 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru.

RETROSPEKSI BANJARBARU

Beberapa hari yang lalu di Rumah Oettara bekerjasama dengan Banjarbaru Dalam Lensa (BDL) menggelar diskusi yang bertajuk Retrospektif Muara Liang Anggang–Landasan Ulin, sebuah refleksi Banjarbaru dari waktu ke waktu. Giat yang menjadi bagian syukur waktu atas genapnya Banjarbaru sebagai kota di usia ke-23 tahun adalah traveling foto dari masa lalu, renung kenang Banjarbaru dari perspektif sejarah, kemajuan, perbedaan kini, dan hal-hal unik yang tidak diketahui publik.

Menurut Novyandi Saputra, pemilik Rumah Oettara menyebut BDL berhasil membuka pandangan baru tentang Banjarbaru. “Dengan foto-foto yang menyimpan cerita, ada pesan yang BDL sampaikan yaitu bagaimana kota ini berubah. Bagaimana kota ini seharusnya bersikap hari ini.” Banyak hal yang menjadi bagian penting untuk kemajuan kota tambahnya.

Banjarbaru yang telah lama diset sebagai ibu kota memiliki sejarah panjang, bahkan lebih dari setengah abad. Setelah enam dasawarsa berlalu impian para pendahulu, para founding father Banjarbaru; DAW Van Der Pijl, Murdjani, Raden Tumenggung Aryo Milono itu diamini waktu. Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin membebaskan lahan seluas 500 hektar untuk komplek perkantoran yang juga pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, terletak di daerah Trikora Kecamatan Cempaka, Banjarbaru.

Disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat di tahun 2009 pada bulan Februari proyek pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah lama didambakan akhirnya terwujud. Proyek yang menelan dana Rp.177.632.000.000,- selesai lama kurun waktu tiga tahun.

Kemudian di tanggal 11 Oktober 2011 mimpi-mimpi tua itu menjadi nyata, pemindahan secara berkala yakni kantor pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan telah benar-benar berpindah ke Banjarbaru. Dan pada pertengan Februari 2022 secara de jure, status Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah disahkan menggantikan Banjarmasin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Bagi Hasriandy Candra dari Pawadahan Nanang Galuh (15/4) yang menyaksikan paparan BDL di Rumah Oettara, Banjarbaru menjadi ibu kota sudah cukup lama digadang-gadang. “Banyak jejak sejarah di Banjarbaru. BDL telah melakukan hal luar biasa selama proses lebih dari satu dasawarsa. BDL memberikan catatan penting untuk generasi hadapan. Hingga perjalanan Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan memang layak.”

Selain itu ada hal unik seperti kenapa sampai ada kincir angin komet di Banjarbaru, siapa yang membuatnya? BDL menjelaskan kala itu Banjarbaru kesusahan air. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air orang Banjarbaru dibangunlah kincir angin. Ricek fakta, ternyata di Bandung ada juga kincir angin yang sama persis. Kincir angin tersebut dibuat oleh para TNI dan bahan-bahannya juga diambil dari sana. “BDL memberi informasi lebih dari yang kami tahu,” pungkas Handy.

Sebagai informasi, BDL sampai beberapa hari mendatang menggelar renung kenang Banjarbaru dari masa ke masa di Mingguraya dengan pameran foto-foto Banjarbaru tempo dulu. Mungkin ada di antara kita yang penasaran? Mari ke Mingguraya. Biarkan foto-foto itu menceritakan masa [email protected]

Sumber referensi:

  • 50 Tahun Sastra Banjarbaru. Ali Syamsudin Arsy, Ariffin Noor Hasby, Hudan Nur. 2019. Banjarbaru: Zukzez Ekspress 
  • Abbas, Ersis Warmansyah. 2002. Banjarbaru. Banjarbaru: LPKPK.
  • Panitia Peringatan Satu Dasawarsa Kotif Banjarbaru: Seksi Publikasi/Dokumentasi. 1985.  10 Tahun kota Administratif Banjarbaru (11 Nopember 1975 – 11 Nopember 1985. Banjarbaru
  • Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru. 1995.  Dua Dasawarsa Kotip Banjarbaru. Banjarbaru.

Foto Ilustrasi: Yulian Manan

 

Facebook Comments