Bayangkan suatu hari, saat akan mendarat pesawat ada suara yang menyambut kedatangan begini, :”Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Syamsudin Noor Landasan Ulin, di Banjarbaru. Mohon menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengenakan sabuk pengaman…”

Banjarbaru yang saat ini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah kota administratif tertua di Indonesia. Dan posisi bandar udara sejak awal berada di Banjarbaru. Orang-orang di luar Kalsel selalu beranggapan ketika pesawat mereka mendarat, mereka tiba di Banjarmasin (seperti info yang disampaikan pramugari dalam semua maskapai penerbangan). Padahal Banjarmasin masih jauh, mesti menempuh perjalanan 20an km lagi dari Banjarbaru.

Pagi tadi, 16/6/2022 Komisi V DPR Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Banjarbaru yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Syaifullah Tamliha, didampingi oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura kali ini bertujuan untuk meninjau Infrastruktur dan Transportasi di Kota Banjarbaru,

Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Syaifullah Tamliha menyampaikan kedatangannya guna memastikan perkembangan pembangunan jalan akses menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru dapat selesai pada tahun 2022.

“Kita memastikan permasalahan jalan di akses Bandara Syamsudin Noor, bisa tuntas dalam tahun ini, karena status jalan saat ini belum ada, apakah jalan Provinsi atau Kabupaten atau Nasional, kita komisi V berharap ini dalam bahasanya dicaplok oleh Menteri PUPR agar ini menjadi jalan nasional menuju akses bandara,” katanya.

Mengapa dasar pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, Syaifullah mengatakan jika sudah ada kesepakatan bersama 3 Menteri, supaya bisa mengusulkan jalan yang statusnya jalan Kabupaten maupun Provinsi bisa dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.

“Dengan adanya undang-undang jalan yang sudah diketuk, kami kemarin sudah bersepakat 3 Menteri, Anggota DPR Komisi V, bisa mengusulkan jalan Kabupaten, jalan Provinsi, untuk dikerjakan oleh Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Sementara itu Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin mengatakan memang perlu adanya sinergi, kolaborasi, dari daerah sampai dengan pusat terkait dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih saat ini Banjarbaru sendiri sudah ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Sehingga perlu sarana dan prasarana yang harus dibangun, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari Komisi V DPR RI.

“Khusus di Kota Banjarbaru, Banjarbaru ini adalah ibu kota yang baru Kalimantan Selatan, sehingga banyak sarana dan prasarana yang harus dibangun, jadi banyak perlu dukungan dari Bapak Ibu terhormat dari Komisi V, agar pertumbuhannya sangat bagus,” pungkasnya.

Dan kelak kata “Landasan Ulin di Banjarbaru” semoga diseru-seru oleh pramugari seluruh maskapai penerbangan ketika akan mendarat di Syamsudin Noor. [email protected]

Facebook Comments