Senin (18/04/2022) sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus kota Banjarbaru, dan BEM se-kota Banjarbaru turun ke jalan untuk mengelar aksi demo di depan balai kota Banjarbaru. Adapun isu yang di bawa merupakan isu kekinian nasional yang sedang santer di Indonesia.
Koordinator Lapangan (Korlap) Pelaksana Aksi, Krisna Aryaguna mengatakan, beberapa isu yang menjadi sorotan mereka, di antaranya kenaikan dan kelangkaan bahan pokok, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, dan wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode.
Demo yang di pelopori oleh Aliansi Cipayung Plus merupakan aksi damai serta konsolidasi akbar yang menyorot terkait beberapa isu yang sedang terjadi Banua khususnya Kota Banjarbaru.
Untuk isu daerah demo Aliansi Cipayung Plus menyoroti mengenai maraknya parkir liar di wilayah Kota Banjarbaru, kasus dana hibah KONI, hingga masalah banjir.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar dan lainnya menemui Cipayung Plus Banjarbaru untuk duduk bersama di jalan depan Balai Kota.
“Hari ini adik-adik dari Cipayung Plus yang terdiri sekitar tujuh organisasi menyampaikan tuntutan yang sebenarnya bukan hanya isu kota, tetapi nasional,” cetus Wawali Banjarbaru Wartono
“Seperti masalah harga minyak goreng, minyak goreng langka, BBM dan lainnya,” tambahnya. Termasuk pula masalah jaminan pangan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan selama enam bulan kedepan, Banjarbaru masih aman persediaan pangan.
Dan tuntutan ini normatif memperjuangkan masyarakat, tetapi lanjutnya, harus dipilah pula mana yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan mana kewenangan pemerintah pusat. Namun, pihak Pemko Banjarbaru menjamin stabilitas harga dan stok bahan pangan di Kota Banjarbaru tersedia.
Selain itu para pendemo berharap Pemko Banjarbaru memperbesar lapangan kerja untuk pemuda di Kota Banjarbaru, DPRD Kota Banjarbaru memperjuangkan dibatalkannya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% dan pihak Aliansi Cipayung PLus meminta tenggat waktu 7×24 jam Pemerintah Kota Banjarbaru untuk bersedia melakukan press conference terkait apa yang sudah diupayakan.@
