SIAPA sangka, gesekan narasi antara Ketua Dewan Kesenian Hajriansyah dan bakal ketua Novyandi Saputra di gelanggang asyikasyik.com, justru menyulut api yang makin membesar.
Kedua seniman ini sama-sama memiliki pasukan di dua denyut utama Kalsel: Hajri di Banjarmasin, Novy di Banjarbaru.
Adu argumen dalam artikel mereka memanas. Sengatannya terasa sampai ke pesisir Banua. Bisa dibayangkan intensitasnya di dua kota itu? Amboi!
Adalah Novy, salah satu bakal kandidat kuat Ketua Dewan Kesenian Banjarbaru, yang dalam beberapa hari terakhir tampak berhasil mendulang pasukan tambahan.
“Dewan adalah ruang tamu, bukan kursi raja!”
Begitulah isi kampanyenya.
Meski Novy menggeber pamor di ibukota, Banjarmasin justru terpancing.
Hajri menohok: “Rasai ja maka tahu!”
Maksudnya: teriak di luar mudah, di dalam tidak semudah cocor.
Dan saya pikir, Hajri ada benarnya.
Tarik kata, pasukan Novy rela terbakar demi perubahan. Tapi keruwetan birokrasi rumah seni di daerah bukan lawan yang bisa diurai hanya dengan retorika. Leraiannya, jelas, tak semudah cocot.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sederhana.
Banjarbaru sedang mempersiapkan Musyawarah Seniman periode 2025–2029. Novy memanfaatkan momentum ini untuk menyalakan tungku gagasan ambisius yang telah lama ia idamkan.
Di sisi lain, Hajri–yang telah lama berada di tubuh dewan–menawarkan gambaran praktis. Bahwa problem lembaga ini kompleks: tumpang tindih aturan, silang kepentingan hingga ke tingkat struktural terkecil. Dewan kesenian terikat dalam hierarki birokrasi. Dibutuhkan bukan hanya kesabaran, juga toleransi.
Dari sudut pandang keduanya, argumen mereka bisa dimengerti.
Namun kalau kita cermati lebih dalam, walau menurut Hajri gaung perubahan itu bukan barang baru, kengototan dan kepercayaan diri Novy tetap layak dihitung sebagai energi segar –terutama jika kita mau menengok potensinya.
Hemat saya, keinginan Novy bukan hal muluk. Yang diperlukan mungkin hanya satu: konsistensi, dari awal hingga akhir menjalankan sikap.
Dan sikap dewan kesenian ala Novy itu gamblang ia uraikan dalam tiga artikelnya di asyikasyik.com.
Dalam hemat saya, birokrasi pemerintah kota atau daerah sejatinya hanyalah soal tata kelola anggaran. Tapi di sanalah letak dilema: ruang gerak seni kerap terpasung oleh kas pemerintah.
Maka Novy menawarkan jalan keluar: menggeser fungsi rumah kreatif dari sekadar penyalur anggaran menuju peran yang lebih luas –termasuk sebagai ruang advokasi.
Bahasa kasarnya: rumah seni jangan sekadar wadah mengemis pentas.
Jika menilik industri budaya yang belum tergarap maksimal, memang tidak efisien bila energi hanya dihabiskan pada pasar seremonial produk kesenian yang berlangsung periodik. Pasar besar yang lebih potensial mungkin saja ada di luar sana—tapi sejauh ini ekosistemnya belum terbangun.
Di luar lingkaran, publik pun tampaknya sudah lama lelah. Kas pemerintah jadi bancakan—atas nama seni, atas nama literasi. Sementara objek pembangunan dari dua subjek itu, yakni rakyat, justru kebagian paling sedikit.
Pola berulang politik praktis miskin gagasan, yang terus dipertontonkan selama belasan tahun terakhir dalam perebutan jatah APBD, tanpa sadar telah menyeret banyak elemen ke dalam pusarannya –tak terkecuali pelaku seni.
Ibarat pohon besar, kita terus saja rebutan buahnya. Padahal, kita bisa menanam bijinya sendiri: membangun ekosistem dan jaringan advokasi sejak dari akar. Harapannya? Kita bisa panen berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada pergantian pucuk birokrasi lima tahunan.
Namun karena ujian terbesarnya adalah menarik diri dari politik praktis birokrasi yang sempit itu, maka jalan pintas saya pikir memang: revolusi kerangka berpikir Dewan Kesenian –yang otomatis menuntut revolusi pula pada strukturnya.
Dan seperti kata Novy, itu kerja kolektif.
Jelas, butuh waktu yang tidak sebentar. Roadmap-nya harus terang, teknisnya harus mendalam –bukan sekadar retorika gagah-gagahan semata.
Di titik ini, saya kira, bahkan Hajri sendiri sepertinya masih berjuang menerapkan detail implementasinya dalam sunyi. Setidaknya rekam jejaknya terlihat dalam membangun dan memelihara komunitasnya, meski medan tempatnya berpijak penuh liku tarik-ulur kewenangan.
Sekali lagi, seperti kata Hajri: “Yang ideal, siapa takut!”
Toh, dalam kasus dewan kesenian, muaranya bukan soal siapa yang paling keras berteriak atau paling dulu melangkah, tapi siapa yang paling tahan berjalan jauh menyalakan rantai obor tak bertepi di lorong seni –tanpa henti, tanpa tepuk tangan.
Jika revolusi berhasil, semoga kerja seni bisa mengalir tanpa jeda. Bukan tersengal tiap lima tahun. Kerja seni sepanjang hayat, kerja politisi sebatas syahwat.
Nyalakan api revolusinya, kamerad! Sederet barisan sepi sudah siap dengan sumbu bensinnya.@
