SEBANYAK 1.000 Sertifikasi Halal diserahkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakilii Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Hj Raudatul Jannah SKM M.Kes atau Acil Odah  melakukan penyerahan sertifikasi halal di Aula Idham Khalid Kantor Gubernur di  Banjarbaru, Selasa (21/05/2024).

Gubernur melalui Acil Odah menginstruksikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendampingan kepada UMKM penerima sertifikat halal.

“Sejauh ini Pemerintah Provinsi Kalsel telah berkomitmen gerak cepat untuk menerbitkan 1000 sertifikat halal,” ujarnya.

Selain itu, pelaku usaha di Provinsi Kalsel, memiliki peluang lebih besar lagi untuk tumbuh sebagai produsen makanan halal dan potensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan merangkul seluruh elemen baik dari kalangan ulama, akademisi, organisasi, dan media guna menumbuhkan atensi masyarakat Banua maupun pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

“Sertifikat yang didapat merupakan aset kepercayaan konsumen terhadap produk yang tawarkan,” ujar Acil Odah.

Acil Odah menambahkan, para pelaku usaha agar mengajak rekan-rekannya untuk segera mendapatkan sertifikat halal ini, sehingga produk mereka mudah diterima semua kalangan.

Ia mendorong para pelaku usaha yang didominasi kaum perempuan atau acil-acil ini, bisa memasarkan produknya ke tingkat pasar lebih luas atau ke luar daerah bahkan mancanegara.

“Lakukan upaya perbaikan kualitas mutu, apalagi saat ini terbuka peluang besar di  kawasan IKN,  Kalimantan Timur untuk pemasangan produk usaha,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan “Roadshow Kita Halalin 2024” ini,   Kepala Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM AH Noviet, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Wahyu Pratomo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rivai, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim, para kepala dinas terkait, pengurus KADIN, IWAPI, dan pejabat Kementerian Agama Kalsel.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rivai menambahkan, terkait pendampingan 1.000 sertifikat halal, hingga saat ini sudah terlampaui.

“Dalam waktu dekat pihaknya akan meminta kuota tambahan agar lebih banyak pelaku usaha di daerah ini yang mendapatkan sertifikat halal,”/katanya.

Dijelaskan Rivai, sedikitnya di Kalsel terdapat 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang, dan sekitar 8000 di antaranya sudah  mengantongi sertifikat halal.

Pendampingan halal sertifikat ini, dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha memenuhi ketentuan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk bersertifikasi halal.

Sebagai informasi, semula kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk UKM paling lambat Oktober 2024, tapi dimundurkan menjadi Oktober 2026.
Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (red/sal/adpim/Foto : Adetia Naparin)

Facebook Comments