MENTRI Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan E-Purchasing Award 2023 kepada Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin saat acara Temu Bisnis Tahap Keenam dalam penyelenggaraan ICEF (Indonesia Catalogue Expo and Forum) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/8/2023) malam.
Penghargaan itu dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang dianggap sebagai kota di Indonesia dengan presentasi tertinggi dalam belanja pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri (PDN) melalui sistem e-katalog.
Kegiatan bergengsi itu diikuti oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Mentri Keuangan Sri Mulyani, serta Mentri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Dan dilaksanakan selama dua hari sejak 3-5 Juli 2023.
Adapun dalam E-Purchasing Award 2023 ini, Pemko Banjarbaru meraih kategori Nilai Persentase Transaksi E-Purchasing terhadap RUP terbesar Tahun Anggaran 2023 Klaster Kota di Seluruh Indonesia. Terlebih lagi, berdasarkan pengadaan Pemko Banjarbaru yang tertinggi dalam belanja produk dalam negeri.
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemko Banjarbaru, baik dalam tahap penyusunan rencana maupun dalam penyelenggaraan belanja barang pengadaan atau jasa.
“Khususnya, dalam belanja pengadaan bahwa Pemko Banjarbaru berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri. Karena ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.
Ketua DPW PPP Kalsel itu menyampaikan dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemko Banjarbaru. Saat ini, menurutnya sangat mengutamakan platform pengadaan digital melalu katalog elektronik.
Hal ini, Aditya menegaskan bahwa agar anggaran yang dibelanjakan dapat digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin transformasi digital benar-benar dimanfaatkan. Selain memudahkan, anggaran Pemko Banjarbaru baik itu APBN maupun APBD dapat dibelanjakan secara efisien, sekaligus menghindari permasalahan yang mungkin timbul ke depannya,” kata dia.
Sebagai informasi, acara Temu Bisnis Tahap Keenam dan penyelenggaraan ICEF tahun ini mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa. Dan acara ini terselenggara atas kolaborasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Acara ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara instansi pengguna produk dalam negeri dengan pelaku usaha industri dalam negeri untuk mencapai kesepakatan.@ (MC-Bjb)
