KOMISI II dan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Camat dan Kepala Desa (Kades) dengan agenda bahasan tentang Desa Wisata pada, Selasa (10/8/2021) kemarin.

Gelaran RDP gabungan yang dihadiri Camat Sungai Tabuk, Martapura Barat, Aranio, dan Kades Lok Baintan, Sungai Pinang, Sungai Rangas, Tiwingan Lama tersebut langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Syarkawi.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pembentukan Desa Wisata hari ini, salah satunya terkait area parkir. Seperti yang kita ketahui, selama ini wisatawan kesulitan untuk mencari area parkir di kawasan destinasi wisata di Riam Kanan, Kecamatan Aranio. Sehingga, kita pun menyarankan kepada mereka untuk mencari lahan di luar area destinasi wisata tersebut,” ujarnya.

Untungnya, papar Politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini mengungkapkan, tak jauh dari area wisata tersebut ada didapati lahan kosong seluas 2 Hektare miliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berjarak sekitar 1 Kilometer dari tempat destinasi wisata.

“Terkait keberadaan lahan tersebut, kita akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, entah dengan cara pinjam pakai dengan PLTA dan lain sebagainya. Sehingga, wisatawan yang ingin menuju lokasi akan diantar menggunakan angkutan khusus wisatawan yang dikelola desanya. Dengan begitu, selain dapat meningkatkan PAD, perekonomian masyarakat pun nantinya juga dapat terangkat dengan adanya angkutan khusus yang dikelola desanya,” ucapnya.

Tak hanya itu, Syarkawi pun menegaskan, area parkir didekat kawasan destinasi wisata akan segera dipindahkan ke area parkir baru. Jadi, tidak ada lagi wisatawan yang boleh memarkir kendaraannya bermotornya didekat kawasan destinasi wisata,” katanya.

Tak dapat dipungkiri, lanjut Syarkawi lebih jauh, imbas pandemi Covid-19 dan bencana banjir besar yang mendera 19 kecamatan di Kabupaten Banjar pada Desember 2020 hingga Maret 2021 lalu juga sangat berimbas terhadap perekonomian masyarakat, tak terkecuali di sektor pertanian dan perkebunan.

“Bahkan, pendapatan masyarakat yang bermukim didekat tempat destinasi wisata pun ikut terdampak, seperti yang terjadi di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Karena selain dampak pandemi, pertanian dan perkebunan mereka rusak dan gagal panen akibat bencana banjir. Sehingga, mereka pun kekurangan bahan untuk diperjual belikan di kawasan Destinasi Wisata Pasar Terapung Lok Baintan,” tuturnya.

Untuk menanggulanginya, tambah Syarkawi lebih jauh, tentunya dibutuhkan peran serta dari instansi terkait, khususnya permasalahan di sektor pertanian dan perkebunan di Desa Lok Baintan.

“Hulu permasalahan pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, yakni sektor pertanian dan perkebunannya. Kalau ada hasil, atau hasil pertanian dan perkebunannya bagus, maka pendapatan mereka pun dapat terangkat. Karena kita tahu, sistem berdagang secara barter sudah membudaya sejak dulu. Kalau mereka harus membeli bahan dari daerah lain, tentunya agak sulit untuk menjual dan mendapat keuntungan,” ungkapnya.

Begitupun terkait wacana pembentukan destinasi wisata Susur Sungai di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, tambah Syarkawi, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkannya, yakni masih banyaknya didapati jamban apung, dan bangunan jembatan yang kurang tinggi, serta kurangnya bangunan dermaga.

“Wacananya, kita akan membuat kapal air bertingkat untuk memboyong wisatawan menyusuri Sungai Martapura. Meskipun debit sungai memungkinkan, namun masih terkendala dengan bangunan jembatan. Kemungkinan, kapal yang akan dibangun tidak jadi bertingkat, tetapi dengan tipe memanjang dan lebar,” sebutnya.

Begitupun terkait dermaga, karena destinasi wisata di kawasan bantaran sungai tentunya membutuhkan bangunan dermaga-dermaga di luar kawasan Destinasi Wisata Pasar Terapung. Seperti di Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin, dan Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk.

“Sehingga, wisatawan tidak lagi menggunakan kendaraan untuk datang langsung menuju lokasi. Namun, menyusuri sungai. Dengan begitu, budaya beraktivitas di sungai kembali hidup, dan perekonomian pengemudi kelotok (perahu mesin) kembali terangkat,” ungkapnya.

Wacana pembentukan desa wisata tersebut, sambung Syarkawi, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, baik PAD, Desa, dan perekonomian masyarakat, serta mendapat dukungan penuh dari Pemkab Banjar melalui Disbudpar Kabupaten Banjar.

“Kita pun akan mempercepat menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Wisata,” pungkasnya. @

Facebook Comments