Komisi II DPRD Kabupaten Banjar telah berhasil menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Intan Banjar menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) pada, Kamis (17/6/2021).

Dengan dituntaskannya pembahasan panjang tentang Raperda perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya berharap PDAM Intan Banjar akan menjadi lebih maju lagi.

“Hari ini kita bersama kawan-kawan Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, dan PDAM Intan Banjar sudah menyelesaikan pembahasan terkait penyampaian Fasilitasi Gubernur Provinsi Kalsel. Hari ini juga sudah kita selesaikan,” ujar Ketua Komisi II yang akrab disapa Heru.

Politisi PKB Kabupaten Banjar ini pun memastikan, pada Fasilitas Gubernur tersebut tidak banyak terjadi perubahan, dan sesuai apa yang sudah diajukan pada Rapat Paripurna sebelumnya.

“Hanya ada sebagian saja yang menjadi catatan, diantaranya terkait masalah pertimbangan yang tidak perlu mengacu kebanyak hal, karena sifatnya hanya melaksanakan Undang-undang (UU) saja. Sehingga, hari ini sudah dapat kita finalkan,” ucapnya.

Dengan adanya perubahan badan hukum tersebut diharapkan berdampak pada kinerja PDAM yang lebih profesional, papar Heru lebih jauh.

“Sehingga, selain tujuan utamanya untuk pelayanan publik. Perubahan badan hukum ini membuat PDAM Intan Banjar dapat memberikan profitnya kepada daerah yang selama ini belum pernah dilakukan PDAM Intan Banjar,” harapnya.

Dikatakan Heru, dengan telah finalnya pembahasan Raperda PDAM Intan Banjar maka tinggal menunggu bagian persidangan menentukan jadwal paripurnanya, dan tinggal meminta nomor register ke tingkat provinsi. “Kita usahakan di bulan ini juga,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Syaiful Anwar selaku Direktur Utama (Dirut) PDAM Intan Banjar merasa bersyukur tahapan perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar berjalan lancar, serta terkait Fasilitas Gubernur pun telah diperbaiki dan disempurnakan.

“Kita tinggal menunggu pendapat akhir DPRD Kabupaten Banjar,” ungkapnya. Dikatakan Syaiful Anwar, selaku operator, pihaknya hanya menjalankan apa yang telah disampaikan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, dan menjalankan perintah UU dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 337.

“Jadi, mau tidak mau kita harus siap menjalankan. Mudah-mudahan adanya perubahan ini, menjadikan PDAM lebih baik lagi, karena perubahan ini sebuah inovasi untuk kemandirian,” [email protected]

Facebook Comments