Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Banjar 2020 pada 14 Juli 2021 belum lama tadi melakukan berbagai pembahasan tentang LKPJ.

Dikonfirmasi pada Jumat (16/7/2021) terkait perihal tersebut, Ketua Tim Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Banjar yaitu Syarkawi mengatakan bahwa Pansus LKPJ tidak berbentuk Peraturan Daerah (Perda). Namun, pihaknya tetap wajib memberikan rekomendasi dan solusi-solusi persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terkait LKPJ 2020.

“Pansus LKPJ akan menyerap informasi-informasi terakait persoalan yang dihadapi SKPD di tahun 2020 untuk selanjutnya membuatkan sebuah rekomendasi. Dari hasil rekomendasi tersebut diharapkan dapat terserap di APBD perubahan 2021/2022,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar.

Tidak maksimal penyerapan anggaran tersebut, lanjut pria Politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini lebih jauh, dikarenakan berbagai faktor.

“Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar yang penyerapannya tidak sampai 100%. Hal itu dikarenakan, saat menginginkan alat kesehatannya (Alkes), ternyata Alkes tersebut tidak masuk dalam daftar e-Catalogue sehingga tidak terbeli. Otomatis, dananya pun harus kembali ke kas daerah atau tidak terealisasi, serta banyak lagi faktor lainnya,” [email protected]

Facebook Comments