KATA-KATA politik identitas dan oligarki kerap masih disebut-sebut dalam perbincangan dan diskusi di sebagian kalangan masyarakat, terutama dihubungkan dengan pesta demokrasi. Berkaitan dengan itu, menandai ulang tahunnya yang ke-28, Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin menghelat diskusi bertema “Memajukan Demokrasi di Tengah Oligarki dan Politik Identitas,” bertempat di Studio Satro Harjo RRI Banjarmasin, Sabtu (22/1/2022).

Para narasumber mencoba menyampaikan cara-cara bagaimana demokrasi dapat keluar dari politik identitas dan oligarki yang kian membelit.

Salah satu pembicara, Direktur Publik Baru Yogyakarta Willy Purna Samadhi menawarkan, terkait jalan keluar dari persoalan demokrasi di tengah belitan oligarki dan politik identitas, sebaiknya masyarakat mengambil peran politik dengan tindakannya sendiri, sama halnya yang dilakukan oleh LK3 Banjarmasin.

“Tema ini menunjukkan bahwa LK3 Banjarmasin tidak pernah berhenti dan tetap konsen mendiskusikan demokrasi,” ucap Willy.

Menurutnya, masyarakat Indonesia merasakan betul bagaimana persoalan dua aspek itu mempengaruhi kehidupan di tanah air. Dan LK3 Banjarmasin telah menerobos sekat-sekat dalam dunia politik identitas dan oligarki itu. “Tanpa ribut-ribut dan tanpa membahas masalahnya, sebaiknya kita melakukan hal yang dapat menciptakan demokrasi itu,” ujarnya.

Sebenarnya, kata dia, masyarakat harus membangun persepsi baru dalam memandang demokrasi. “Demokrasi itu berasal dari kata Demos yaitu warga yang berdaya, sedangkan Kratos adalah kedaulatan atau kekuasaan. Tetapi kan prakteknya tidak semudah itu,” kata Willy.

Willy menjelaskan, kedaulatan rakyat itu tidak cuma saat mencoblos di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, yang waktunya cuma terhitung 2-3 menit. Sementara, kata dia, kehidupan warganya sehari-hari belum terukur secara adil dan berdaulat.

“Kepentingan-kepentingan warga banyak, misalnya petani, guru, dan sebagainya. Jika itu belum berdaulat, maka demokrasi tidak tegak,” tegasnya.

Sementara narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum ULM Muhammad Effendy menjelaskan, demokrasi langsung dan tidak langsung secara teori keduanya baik. Meskipun, kata dia, tetap memiliki kelemahan masing-masing.

“Demonstrasi besar-besaran supaya UU Ciptaker (Omnibus Law) digagalkan, ternyata diabaikan. Lalu, kritik tajam agar Ibu Kota Negara (IKN) tidak tergesa dipindahkan, nyatanya sekian hari dapat disahkan oleh DPR RI,” ungkap Effendy.

Hal itu menurutnya terjadi karena kekuasaan politik dipegang oleh penguasa di partainya masing-masing. Misalnya sosok Presiden Joko Widodo, sebut Effendy, orangnya baik secara pribadi namun tidak bisa apa-apa jika politik bekerja. “Dan ini masalah serius. Karenanya masyarakatlah yang harus mengendalikan politik itu,” ujarnya.

Sedangkan Akademisi FISIP ULM Siti Mauliana Hairini yang juga menjadi narasumber meyakini, bahwa masyarakat dapat menjalankan kerja demokrasi apabila memiliki informasi dan rasionalitas yang baik.

“Kemajuan itu bagaimana rasionalitas yang baik dan utuh diberikan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi sendiri,” ujarnya.

Apabila informasi yang diberikan lengkap, lanjutnya, maka rasionalitas bekerja. Mereka bakal tahu mana yang untung dan mana yang rugi.

Misalnya, sebut dia, tentang pendidikan gratis atau kemudahan dalam berwirausaha. Maka, lanjunya, program itu apakah cocok dengan visi-misi sang kandidat yang diusung. “Harus ada rasionalitas yang pancasilais. Mereka (politikus) mesti memikirkan daerah yang memiliki kemiskinan, dan mana calon kandidat yang mampu memberikan solusi untuk itu,” ucapnya.

Mauliana menegaskan, politik harus memisahkan nilai pribadinya sendiri untuk kepentingan banyak orang di masyarakat.

Di akhir kegiatan, dilakukan pemotongan tumpeng Lakatan Bafakat yang dilakukan oleh Kepala Pengawas LK3 Banjarmasin yakni Noormayani yang kemudian diberikan kepada Direktur Abdani Solihin, juga didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi Ida Damayanti.@

Facebook Comments