UPAYA pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19, pemerintah mesti mendukung penuh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Heru Pribadi Jaya usai melaksanakan studi banding ke DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Studi banding sendiri yang artinya sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda dengan kegiatan yang lazim dilakukan untuk peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lan.
Ia menuturkan, ada persamaan antara Mataram dengan Kabupaten Banjar, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dari pariwisata belum menjadi andalan. Sehingga, yang benar-benar dapat bertahan di masa pandemi ini hanya UMKM.
Rombongan Komisi II juga menyempatkan meninjau langsung ke salah satu desa wisata di sana, yakni Desa Sasak atau Sade. Kampung ini cukup terkenal di dunia travelling karena budaya tradisionalnya yang masih sangat kental.
“Di Desa Sade, mereka Suku Sasak, ternyata masih bisa bertahan di masa pandemi ini karena memiliki keahlian (membuat) kerajinan-kerajinan, seperti kain tenun dan lainnya. Justru mereka itu hampir tidak merasakan dampak pandemi ini,” terang Heru.
Setahun lebih dilanda pandemi banyak sektor yang kena imbas dan berdampak pada merosotnya pendapatan daerah. Dari studi banding ini, kata Heru, sudah semestinya UMKM dikuatkan sebagai ketahanan ekonomi daerah.
“Artinya pemerintah harus lebih memperhatikan UMKM ini, baik dari segi kebijakan atau bantuan. UMKM ini harus dipertahankan dan terus bergerak, karena masyarakat bawah bisa mempertahankan ekonominya, sehingga secara tidak langsung pemerintah tidak terlalu terbebani,” tandas Heru.
